Hubungan e-government dan manajemen publik yaitu suatu fenomena. E-government dalam kajian manajemen publik, menempati posisi kunci. Utamanya selaku subproses dari demokrasi berupa pedoman informasi yang sanggup diakses secara luas oleh warga Negara. E-Government memungkinkan warganegara mengetahui apa yang terjadi di dalam “Negara” atau “pemerintahan” yang selama ini menyerupai berada di balik layar. Sebab itu, dalam hubungannya dengan demokrasi, E-Government merupakan sebuah konsep maju yang sudah diimplementasi di banyak Negara.
Kini pembahasan masih bertemakan E-Government, tetapi dengan lokus kajian yang berpindah. Jika sebelumnya lokus yaitu pada prosedur demokrasi, maka sekarang lokus berada pada Administrasi Publik. E-Government selama ini telah dimanfaatkan birokrasi Negara dalam melaksanakan pelayanan kepada public. Kini, factor penting yang hendak dikaji yaitu di mana signifikansi tugas dari E-Government dalam implementasi birokrasi Negara, atau secara lebih luas, manajemen public. Potret Indonesia
E-Government selaku Fenomena Administrasi Publik 1
E-Government sekarang sudah merupakan fenomena global. Banyak Negara mewujudkan visi, impian, dan rencana-rencana mereka dalam bidang pemerintahan elektronik ini. Menurut survey yang dilakukan Gartner Group, transisi dari “government” menjadi “e-government” dikarakteristikan oleh 4 tahap.
Tahap pertama yaitu kehadiran pemerintah di dunia internet. Setelah tahap kehadiran selesai, pemerintah dimungkinkan berinteraksi dengan warganegaranya lewat internet. Tahap interaksi ini kemudian digantikan tahap transaksi. Di tahap transaksi ini, komunikasi antara pemerintah dengan warganegara berafiliasi dengan distribusi layanan public. Akhirnya, akhir distribusi layanan public ini, pemerintah akan mentrasformasikan organisasi dan lembaganya. Tahap pertama hingga ketiga berfokus pada upaya inovasi bentuk pemerintahan dan membangung basis bagi e-government. Sementara tahap keempat terfokus pada pendesainan suatu bentuk gres pemerintahan.
Di dunia internasional, terdapat sejumlah Negara yang menjadi “innovative leader” bagi proyek e-government ini. Negara-negara tersebut yaitu Kanada, Singapura, dan Amerika Serikat. Kemudian Australia, Belanda, Jerman, HongKong dan Perancis muncul selaku “visionary challenger” (penantang masa depan). Selandia Baru, Spanyol, Belgia dan Jepang tampil selaku “emerging performers” (debutan baru). Disusul kemudian dengan Negara yang tengah membangun platform e-government (“platform builders”) yaitu Brasil, Italia, dan Afrika Selatan.
Negara-negara “innovative leaders” sukses membangun e-government mereka semenjak tahun 2001. Di Negara-negara tersebut cenderung terdapat suatu semangat memperlakukan warganegara dan kalangan bisnis selaku pelanggan (customer) dan mengenalkan teknik manajemen kekerabatan pelanggan kepada distribusi layanan public.
Secara regional, tempat Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, dan Timur Tengah merupakan penerap e-government yang cukup berhasil. Sementara kawasan-kawasan menyerupai Asia, Karibia, Amerika Tengah, dan Afrika merupakan yang terendah. Ini menurut survey atas kehadiran online pemerintah mereka, penilaian infrastruktur teknologi informasi mereka, dan penilaian kapasitas pembangunan insan mereka. Kendati demikian, sekarang hampir setiap Negara telah coba menerapkan e-government dalam pelayanan public mereka kendati dengan kadar yang berbeda-beda.
Pembentukan E-Government
E-Government tidaklah hadir begitu saja dalam tata kelola manajemen public. Terdapat sejumlah kondisi yang menjadi prasyarat hadirnya e-government ini. Pertama, provisi jalan masuk atas aturan dan regulasi. Bank-bank data yang berisi teks-teks resmi (undang-undang, peraturan, surat edaran) dibentuk mungkin untuk sanggup diakses di internet, baik oleh warganegara maupun kalangan bisnis. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, institusi Library of Congress menyedikan informasi legislative secara online di situs www.thomas.loc.gov.
Kedua, melaksanakan streamline data basis. Beberapa pemerintahan melaksanakan koneksi dengan data personal warganegara dan memakai informasi tersebut bagi layanan dasarnya. Kini tengah dibangun registrasi-registrasi yang unik guna member peringatan ataupun menajmi kualitas dari informasi yang dihadirkan (misalnya apakah informasi benar atau uptodate?). Registrasi ini juga berisikan data personal dari warganegara. Dengan mengkoneksi mereka, data yang sama akan dipakai bagi sistem informasi yang tersedia.
Ketiga, mengamankan transaksi-transaksi penting. Dalam rangkan meningkatkan keamanan penggunaan teknologi informasi, pemerintah me-launching program-program menyerupai tanda tangan elektronik, kartu identitas elektronik. Dan infrastruktur kunci yang bersifat public. Misalnya, Singapura semenjak 1998 telah memberlakukan ETA (Electronic Transaction Act) yang fungsinya menyediakan pengakuatan legal atas tanda tangan elektronik lewat penggunaan akta digital. Di masa kini, beberapa pemerintahan (misalnya Belanda) jadi pilot project bagi penggunaan abjad biometric sebagai dokumen perjalanan atau kartu identitas dalam rangka keamanan data. Juga, eksperimen penggunaan scan lapisan iris mata serta pengenalan wajah diterapkan di Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa Barat.
Keempat, penciptaan kesadaran ICT dan pembangunan skill ICT. Agar warganegara bisa memanfaatkan e-government, mereka harus tahu laba dari itu. Juga mereka harus bisa menggunakannya. Satu pola dari inisiatif yang ditujukan demi penciptaan kesadaraan ini yaitu pembangunan “taman bermain” digital di Belanda.
Kelima, pendirian organisasi-organisasi pendukung e-government demi pengimplementasian dan pengkoordinasian inisiatif e-government ini. Organisasi tersebut, sebagai missal, harus mengkoordinar bermacam-macam aspek dari e-government, merangsang tugas ICT dari sudut manajemen public, dan mengadakan perubahan budaya di dalam pemerintahan. Contoh menarik dari ini yaitu sebuah organisasi berjulukan E-Government Coordination Office di HongKong.
Operasi Administrasi Publik dalam E-Government
Di tingkat nasional, e-government diberlakukan di sejumlah area kebijakan public. Di area layanan manusia, e-government terutama terfokus pada pekerjaan. Ini dilakukan lewat pembangunan website di internet yang memungkinkan warganegara mencari pekerjaan, membuat CV, secara otomatis. Baik Amerika Serikat dan Australia bahkan telah membuatkan layanan pencarian kerja online (www.jobsearch.gov.au bagi Australia dan www.ajb.org bagi Amerika Serikat). Lebih jauh lagi, layanan online Kanada bahkan telah memungkinkan warganegara mendaftar secara online sebagai penganggur dalam rangka mengurus asuransi penganggurannya.
Sektor keuangan mungkin merupakan yang paling pesat perkembangan e-governmentnya. Sebagai contoh, orang-orang di Irlandia memanfaatkan layanan online keuangan ini (www.ros.ie) yang memberi kemudahan pengisian wajib pajak. Situs itu dilengkapi akta digital yang memungkinkan mereka menandatangani berkas wajib pajak mereka.
Masalah pajak ini pun telah disentuh Spanish Tax Agency (www.aeat.es) dan telah dikembangkan semenjak 1999. Proyek tersebut mengcover keseluruhan proses pajak (informasi, printing berkas pajak, dan pembayaran, juga sertifikat) untuk segala jenis pajak yang dibayarkan warganegara.
Di bidang pendidikan, EdNA (Education Network Australia di www.edna.edu.au) member layanan informasi pendidikan. Pertama, ia memperlihatkan direktori yang berisikan seluruh jadwal pembinaan dan pendidikan di Australia, didukung database yang memungkinkan sistem mencar ilmu online. Kedua, ia layanan komunikasi yang bertujuan mempromosikan kerja sama dan kerjasama di seluruh sector pendidikan dan pembinaan Australia. Juga, termasuk sumbangan keuangan yang bisa diakses di www.cao.ie.
E-government juga merambah bida kehakiman dan keamanan public. Misalnya, di Australia lewat situs www.fedcourt.gov.au diperkenalkan cara mendaftar pengadilan. Di Belgia telah dikembangkan situs pembayaran tilang di www.just.fgov.be. Sementara di Singapura juga dibangun situs yang bisa melaksanakan claim secara online di www.smallclaims.goc.sg.
Lokus E-Government
Sedikit demi sedikit, pemerintah di dunia mengadopsi e-government dalam tata kelola manajemen public mereka. Ini akhir beberapa laba yang ditawarkan sistem ini. Pertama, e-government bertujuan lebih pada customer-oriented. Ketimbang pergi ke kantor pajak atau kantor walikota, warganegara sanggup mendownload brosur-brosur yang mereka butuhkan secara segera, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, eksklusif dari internet.
Kedua, dengan e-government manajemen public jadi lebih efisien. Tenaga insan dan kertas sanggup dihemat tatkala manajemen public dikoneksikan dengan internet. Prosedur dan rutinitas jadi terotomatisasi dalam rangka menghemat pengeluaran guna membayar abdnegara pelayan public yang mahal.
Ketiga, e-government membuat manajemen public jadi modern. Ini merupakan daya tarik utama dari e-government. Administrasi public Negara mana yang tidak mau dikatakan modern? Terlebih lagi, telah terjadi peralihan masyarakat dunia dari masyarakat produksi menjadi masyarakat informasi. Pemerintah harus mengadaptasi perubahan ini, dan jadilah e-government selaku musim yang meluas di seluruh penjuru dunia.
Lokus organisasi. Organisasi public terdiri atas entitas yang beragam. Guna melihat di mana posisi e-government dalam organisasi public, jadi penting bagi kita mengingat konsep Mintzberg ihwal peta organisasi. Ia melaksanakan pembedaan atas 5 elemen organisasi : inti operasi, strategic top, eksekutif, tekno-struktur, dan staff pendukung. E-government menekankan perhatian pada dukungan pelaksanaan layanan. E-government lantaran itu concern dengan inti operasi. Juga, pada tekno-struktur organisasi. Tekno-struktur ini harus membuat kondisi yang memungkinkan bagi e-government.
Lokus Kebijakan. Kebijakan yaitu konsep kunci dalam ilmu administrasi. Dalam pendekatan sistem atas manajemen public, proses kebijakan secara analitis terdiri atas fase-fase berikut: pengenalan persoalan dan agenda-setting, pembangunan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan implementasi serta kendali manajerial. Dalam konteks kebijakan ini, e-government concern dengan titik implementasi kebijakan. Isu prinsipilnya yaitu membuatkan layanan yang citizen-focused seraya melibatkan otoritas pemerintahan bergerak online untuk kemudian terlibat dalam transaksi-transaksi digital.
Lokus Politik. Politik eksklusif berkait dengan persoalan manajemen public. Inilah alasan utama mengapa e-government tidak sanggup begitu saja disamakan dengan e-business. Warganegara bukan saja stakeholder yang mau beroleh profit, tetapi juga konstituen dari Negara yang terorganisasi secara demokratis. Untuk itu, politik merupakan belahan atau paket yang ada di dalam manajemen public dan e-government.
Dalam Negara-negara demokrasi liberal, politik hadir dalam 4 aktivitas. Pertama representasi, yang membuat legislative sah dalam memproduk undang-undang yang mengikat. Kedua, politisi dipilih untuk kemudian mereka menentukan masalah-masalah sosial yang sanggup menjadi dasar pembuatan kebijakan. Pengambilan keputusan dan hak bunyi di DPR merupakan acara politik yang ketiga. Menurut pada prinsip check and balance, supervise demokratis merupakan tipe keempat acara politik.
Inisiatif e-government terutama berkait dengan dukungan atas penyelenggaraan supervise demokratis. Sebagai contoh, jalan masuk public online atas undang-undang dan peraturan. Akses pada informasi pemerintah ini bertujuan meningkatkan transparansi manajemen public terhadap warganegara dan kelompok kepentingan.
Lokus Warganegara. Di Negara demokrasi liberal, warganegara dan manajemen public terkoneksi dengan sejumlah cara. Definisi republic sendiri yaitu warganegara sekaligus memerintah dan diperintah. Warganegara memerintah sekurangnya lewat 2 cara. Pertama, demokrasi perwakilan memungkinkan warganegara selaku pemberi bunyi menentukan wakil rakyatnya. Kedua, warganegara terhubung denga praktek keseharian dari pembuatan kebijakan dan pembuatan keputusan.
Terkadang pemerintah berkonsultasi dengan warganegara guna mendengar apa yang mereka piker seputar tawaran kebijakan tertentu, tetapi secara umum warganegara membangun blok masyarakat sipil sendiri. Selaku rakyat yang diperintah, warganegara merupakan target dari manajemen public. Warganegara lambat-laun dimengerti sebagai konsumen dari produk dan layanan yang diberikan pemerintah.
Fokus E-Government
Oleh lantaran e-government punya lokus yang sempit dalam konteks manajemen public, maka terminology e-services (atau i-services) lebih layak disandangnya ketimbang e-government. E-government hanya muncul guna meningkatkan layanan pemerintah.
E-government mengambil acara spesifik dari biro pemerintahan selaku starting pointnya (misalnya jaringan pengaman sosial, keterbukaan pemerintahan, mencari kerja) dan kemudian mengubahnya ke dalam e-government dengan menaruh proses-proses tersebut ke dalam computer dan menghubungkannya dengan internet. Apa yang biasanya dilakukan secara manual, sekarang dilakukan oleh computer. Lewat teknologi, layanan pemerintah jadi lebih efisien, lebih modern, dan lebih reliable.
Ideologi di balik E-Government
McLuhan, teoretisi media, berargumentasi bahwa teknologi-teknologi gres tidak pernah bersifat netral terhadap konteks sosial dan kulturalnya. McLuhan mendemonstrasikan bahwa kita seharusnya tidak hanya melihat pada isi pesan, tetapi juga isi dari mediumnya. Ahli lain berargumentasi ideology tertentu tersembunyi di balik setiap teknologi. Bahkan suatu intrumen teknis yang terlihat netral bekerjsama punya bias ideology, yang berakibat pada bagaimana cara seseorang melihat dunia.
Apa ideologi di balik e-government? Dalam sudut pandang ideology e-government, pemerintah melulu hanyalah persoalan koleksi informasi, proses informasi, dan ekspansi informasi. Bagi e-government, informasi merupakan inti dari manajemen public. Tatkala kita yakin pada ideology e-government ini, pemerintah secara esensial menjadi materi informasi.
Brown and Duguid mendefinisikan dominasi ideology informasi selaku “infoprefixation.” Ini mengubah pandangan dari kayanya institusi menjadi sekadar persoalan informasi. Ideologi informasi tidak hanya suatu perspektif atau cara pandang. Tatkala ia diterapkan, ia cenderung menjadi “bulldozer sosial” yang akan mengubah praktek-praktek insan menjadi praktek informasi. Singkatnya, ideology e-government mengubah praktek-praktek insan menjadi praktek-praktek informasi yang dilakukan computer melalui internet.
Efek ideology e-government ini juga sanggup ditelusuri lewat beberapa pendekatan atas manajemen public. Pertama pendekatan rasionalitas politik. Pemerintah demokratis merupakan hasil dari konflik antara para pendukung dan penentang. Pertikaian yang terjadi tatkala suatu kebijakan dirumuskan merupakan esensi dari politik. Pertikaian ini terbangun lewat debat, voting, dan terutama penggunaan kekuasaan (kadang paksaan, koersi). Konflik, kuasa, kekuatan, dan pembuatan keputusan politik selaku terhubung dengan manajemen public demokratis.
Kedua, rasionalitas legal. Tiap agresi pemerintah harus lega, baik dalam bentuk maupun substansinya. Biasanya, pemerintah memuarakan aktivitasnya dalam format legal. Keamanan legal, persamaan legal, dan kewajiban legal, terpaket ke dalam keputusan pemerintah, dan itu merupakan persyaratan struktur dan tindakan pemerintah.
Ketiga, rasionalitas ekonomi menggarisbawahi manajemen public. Efisiensi merupakan kata kunci dari rasionalitas ini. Bahkan tatkala ekonomi berkembang, pemerintah tetap menghadapi kelangkaan ekonomi. Alat-alat pemerintah tidak pernah bisa memenuhi tuntutan masyarakat. Rasionalitas ekonomi juga butuh organisasi manajemen public yang rasional.
Keempat, rasionalitas professional. Pemerintahan yang efektif butuh sebuah teori kebijakan yang valid. Rasionalitas professional butuh pengetahuan keilmuwan sehubungan dampak yang bisa ditimbulkan atas suatu intervensi pemerintah.
Keempat rasionalitas di atas sanggup dipakai guna menganalisi inisiatif e-government. Utamanya, e-government berafiliasi dengan rasionalitas ekonomi dari manajemen public. Tujuannya membuat organisasi yang rasional dari manajemen public. Ia mengupayakan rasionalitas ekonomi dari kebijakan public serta efektivitas dan efisiensi dari agen-agen pemerintah. Sementara itu, rasionalitas politik diabaikan oleh e-government. Tidak ada dinamika tawar-menawar politik dalam e-government.
Antonio Cordella, bahkan menyebut gerakan lain yang ada di balik e-government yaitu New Public Management.2 Ia menyatakan bahwa proyek-proyek e-government secara intrinsic (pada dirinya sendiri) dilekatkan pada kombinasi reformasi politik dan perubahan organisasi guna membangun, mendukung, dan mendorong transformasi organisasi di sector public.
Seperti telah disampaikan pada kuliah yang lalu, NPM merupakan gerakan pencangkokkan manajemen perusahaan privat ke dalam birokrasi public (administarasi Negara). Rasionalitas ekonomi dalam e-government berafiliasi dengan semangat NPM yang kerap mengatasnamakan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah.
Dampak E-Government
Akibat bias ideologinya, maka bila e-government diterapkan akan memunculkan sejumlah transformasi. Pertama, e-government mensolidkan kekerabatan politik dan kekerabatan kekuasaan dengan menstabilitasi definisi data dan arsitektur informasi dari manajemen public.
Kedua, e-government merasionalisasikan kebijakan public dari titi panda rasionalitas professional. Hampir semua riset atas dampak teknologi informasi dan komunikasi membawa pada suatu konklusi bahwa baik proses kebijakan maupun kebijakan itu sendiri jadi lebih rasional. Efektivitas dan efisiensi jadi nilai primer guna menegaskan tawaran kebijakan dan proses kebijakan. Kemungkinan munculnya konflik politik tersalur dan kadang direduksi akhir proses rasional ini.
Ketiga, e-government mentransformasikan proses-proses legal menjadi sekadar proses teknis-administratif. Keempat, e-government mentransformasikan “citizenship” menjadi “consumership”.
-------------------------------------------
Referensi
- Stavros Zouridis and Marcel Thaens, E-Government: Towards a Public Administration Approach, (Asian Journal of Public Administration Vol. 25, No.2, December 2003) p. 159-183.
- Antonio Cordella, E-Government: Towards the E-Bureaucratic Form?, (Journal of Information Technology, 22, 2007)
pengertian e-government definisi e-government demokrasi publik kekerabatan e-government birokrasi manajemen publik lokus e-government pemerintah
0 Response to "Hubungan E-Government Dengan Manajemen Publik"
Posting Komentar