» » Badan Legislatif Di Indonesia

Badan Legislatif Di Indonesia

Edit
Badan legislatif di Indonesia atau representatives bodies yakni struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melaksanakan pengawasan atas implementasi undang-undang oleh tubuh direktur di mana para anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Struktur-struktur politik yang termasuk ke dalam kategori ini yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I dan Tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain tubuh legislatif, di Indonesia juga terdapat dua tubuh trias politika lainnya yaitu badan eksekutif dan badan yudikatif.


Melalui Undang-Undang Dasar 1945, sanggup diketahui bahwa struktur legislatif yang ada di Indonesia terdiri atas MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), dewan perwakilan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD I, DPRD II), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Berapa Kamarkah Legislatif Indonesia?

Badan-badan legislatif Indonesia mempunyai fungsi dan wilayah kewenangan yang berbeda-beda. Sebab itu, Jimly Asshiddiqie menyebut Indonesia sehabis Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 menerapkan sistem Trikameral (sistem tiga kamar) dalam forum perwakilan rakyat lantaran terdiri atas tiga forum yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Argumentasi tiga kamar ini didasarkan bahwa masing-masing dari ketiga tubuh mempunyai fungsi dan wewenang yang spesifik serta berbeda, kendati bersama-sama kuasa secara umum dikuasai dalam membentuk undang-undang hanyalah di DPR.

Sebagai pembanding, sanggup dilihat sistem ketatanegaraan Amerika Serikat yang bikameral (dua kamar). Di negara tersebut kekuasaan legislatif ada di tangan Kongres yang terdiri atas dua kamar yaitu The House of Representatives dan Senates. Kongres terdiri atas The House of Representatives dan Senates. Anggota The House of Representatives terdiri atas wakil-wakil partai politik. Anggota Senates terdiri atas wakil-wakil negara bagian. Kongres tidak berdiri sebagai tubuh tersendiri oleh alasannya yakni ia hanya ada berkat adonan antara anggota The House of Representatives dan Senates. Sementara di Indonesia, ada tiga forum perwakilan yang diakui konstitusi, yaitu MPR, dewan perwakilan rakyat (termasuk DPRD I dan II di tingkat daerah), dan DPD.

Tugas dan wewenang MPR digariskan oleh Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup tiga hal yaitu: (1) Mengubah dan memutuskan Undang-undang Dasar; (2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden; dan (3) Memberhentikan Presiden dan Wapres dalam masa jabatan berdasarkan Undang-undang Dasar.

Anggota MPR tidak dipilih secara per se lantaran anggota MPR yakni kolektivitas dari seluruh anggota DPR-RI ditambah seluruh anggota DPD. Hanya anggota DPR-RI dan DPD saja yang dipilih rakyat secara langsung. MPR merupakan struktur legislatif yang cuma berkedudukan di tingkat pusat. MPR bersidang sedikitnya 5 (lima) tahun sekali dan setiap keputusannya diambil dengan bunyi terbanyak.

MPR Indonesia bersama-sama dirancang ke aras dua kamar tersebut (DPR dan DPD). Namun, melalui amandemen terakhir Undang-Undang Dasar 1945, MPR tetap menjadi tubuh tersendiri yang diatur konstitusi. Argumentasi Trikameral ini sebagai berikut:

  1. Keberadaan Utusan Golongan telah dihapuskan sehingga prinsip keterwakilan fungsional (functional representation) di MPR menjadi tidak ada lagi. Sebab itu, anggota MPR hanya terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat mewakili prinsip keterwakilan politik (political representation) dan DPD mewakili prinsip keterwakilan tempat (regional representation).
  2. MPR tidak lagi berfungsi selaku supreme body yang punya kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol. Sebelumnya, MPR fungsi-fungsi: (1) memutuskan Undang-Undang Dasar dan mengubah UUD; (2) memutuskan GBHN; (3) menentukan Presiden dan Wakil Presiden; (4) meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden; (5) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden. Kini fungsi tersebut telah susut menjadi hanya: (1) memutuskan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD; (2) melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan (3) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden, dan (4) memutuskan Presiden dan atau Wapres Pengganti hingga terpilihnya Presiden dan atau Wakil Presiden.
  3. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyuratkan kekuasaan membentuk Undang-undang Dasar ada di tangan dewan perwakilan rakyat (bukan MPR lagi). Sebab itu, Indonesia kini menganut separation of power (pemisahan kekuasaan).
  4. Dengan diterapkannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, MPR tidak lagi punya kuasa menentukan keduanya. Presiden dan Wapres tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan eksklusif kepada rakyat. 


Kendati begitu, ada beberapa kiprah vital yang diemban MPR. Misalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), MPR terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota DPD. Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR bersidang untuk menentukan wakil presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan Presiden. 

Selain itu, Pasal 8 ayat (3) menyebut, bahwa dalam hal terjadinya kekosongan presiden dan wakil presiden secara bersamaan, maka selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari MPR bersidang untuk menentukan presiden dan wakil presiden dari 2 (dua) pasangan calon presiden yang diusulkan oleh partai politik atau adonan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wapres-nya meraih bunyi yang terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya. Juga, Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A dan Pasal 7B, MPR punya kewenangan mengubah dan memutuskan Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.Dengan argumentasi-argumentasi ini, sanggup dipahami bahwa MPR yakni forum yang berdiri sendiri di samping dewan perwakilan rakyat dan DPD. Sebab itu, Indonesia dikenal menerapkan sistem perwakilan tiga kamar (trikameralisme).

Mengenai kecilnya kiprah MPR ini, Maswardi Rauf menulis bahwa sempat muncul pemikiran bahwa MPR itu tidak perlu dilembagakan. MPR tidak perlu berbentuk tubuh tersendiri alasannya yakni ia sekadar joint session dari persidangan-persidangan yang dilakukan dewan perwakilan rakyat dan DPD. Lebih lanjut, Rauf menyatakan MPR bersama-sama hanya punya tiga fungsi, yaitu: (1) Mengubah dan memutuskan UUD; (2) Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden, dan (3) Memberhentikan Presiden dan Wapres dalam masa jabatannya (tentu, sehabis mendengar usulan dewan perwakilan rakyat dan terpenuhinya prosedur lain yang tidak gampang di dalam Undang-Undang Dasar 1945).

Fungsi MPR yang pertama dan ketiga bukanlah fungsi yang rutin dilakukan (jarang). Fungsi melantik Presiden dan Wapres pun sekadar seremonial, lantaran MPR sekadar melaksanakan upacara. Perlu diingat, yang menentukan Presiden dan Wapres bukan lagi MPR, tetapi rakyat secara langsung. Sebab itu, MPR tidak sanggup menghambat jalannya peresmian dengan kuorum kehadiran anggota mereka apalagi jumlah bunyi yang setuju/tidak baiklah peresmian tersebut.

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dalam perspektif historis, cikal bakal MPR kini yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang beroperasi tahun 1945 hingga 1949. Saat itu, tata negara Indonesia belumlah semapan sekarang. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam masa itu belumlah ada struktur legislatif berjulukan MPR. Namun, dalam Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 termaktub bahwa sebelum MPR, dewan perwakilan rakyat dan DPA dibuat oleh Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan pertolongan sebuah Komite Nasional.

Tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat yang ketika itu merupakan tubuh pembantu Presiden. Anggotanya terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat dari aneka macam golongan dan daerah, termasuk anggota PPKI. Susunan pimpinan KNIP ini adalah: Mr. Kasman Singodimedjo (ketua); Mr. Sutardjo Kartohadikusuma (wakil); Mr. J. Latuharhary (wakil); dan Adam Malik (wakil). KNIP kemudian mengusulkan pada direktur untuk menerbitkan Maklumat Wapres Nomor X/1945 pada tanggal 16 Oktober 1945. Isi dari maklumat tersebut yakni diserahinya tugas-tugas MPR dan dewan perwakilan rakyat serta penetapan Garis Besar Haluan Negara kepada KNIP, sebelum badan-badan yang diperuntukkan untuk itu belum ada.

Pada tahun 1949 hingga 1959 berlaku dua versi konstitusi berbeda: Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDs 1950). Di dalam kedua versi konstitusi tersebut, forum berjulukan MPR tidaklah dikenal. Pada masa ini pula, Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama tanggal 29 September 1955. Dalam Pemilu ini, rakyat secara eksklusif menentukan anggota dewan perwakilan rakyat dan Konstituante (badan penyusun undang-undang dasar).

Setelah terpilih, Konstituante segera bersidang menyusun Undang-Undang Dasar permanen. Namun, di dalam Konstituante sendiri terjadi aneka perdebatan yang berujung pada ditemuinya deadlock. Untuk mengatasi itu, Presiden RI (Sukarno) segera mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959. Isi dekrit tersebut adalah: (1) Pembubaran Konstituante; (2) Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945; dan (3) Pembatalan UUDS 1950 serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (MPRs) serta Dewan Pertimbangan Agung sementara (DPAs). Upaya Presiden ini merupakan bentuk pengimplementasian pendirian struktur-struktur politik yang memang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dibuat berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 2 tahun 1959. Dasar hukumnya yakni Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu. Isi dari Penpres tersebut adalah:

  • MPRS terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat Gotong Royong ditambah utusan-utusan tempat dan golongan;
  • Jumlah anggota MPR ditetapkan Presiden;
  • Yang dimaksud tempat dan golongan yakni Daerah Swatantra Tingkat I (setara provinsi) dan Golongan Karya (fungsional);
  • Anggota aksesori MPRs diangkat Presiden dan mengucap sumpah berdasarkan agama di hadapat Presiden atau Ketua MPRs yang dikuasakan oleh Presiden; dan
  • MPRs punya ketua dan beberapa wakil ketua yang diangkat Presiden.


Jumlah anggota MPRs yang dibuat kemudian, didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 199 tahun 1960, yakni 616 orang. Jumlah ini terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah. Susunannya sebagai berikut: Chairul Saleh (ketua); Mr. Ali Sastroamidjojo (wakil); K.H. Idham Chalid (wakil); Dipa Nusantara Aidit (wakil); dan Kolonel Wilujo Puspojudo (wakil).

Dalam kelanjutannya, MPRs ini melaksanakan beberapa kali sidang. Sidang pertama diadakan 10 Nopember–7 Desember 1960, yang menghasilkan dua keputusan berikut: (1) Ketetapan MPRs Nomor I/MPRs/1960 perihal Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara, dan; (2) Ketetapan MPRs Nomor II/MPRs/1960 perihal Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Sidang kedua yang diadakan MPRs berlangsung tanggal 15–22 Mei 1963. Dalam sidang kedua ini dicapat dua ketetapan berikut: (1) Ketetapan MPRs Nomor III/MPRs/1963 perihal Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup, dan; (2) Ketetapan MPRs Nomor IV/MPRs/1963 perihal Pedoman-pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Sidang ketiga yang diadakan MPRS terjadi pada tanggal 11–16 April 1965. Sidang ini menghasilkan ketetapan-ketetapan berikut: (1) Ketetapan MPRs Nomor V/MPRs/1965 perihal Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS yang berjudul Berdiri di Atas Kaki Sendiri yang lebih dikenal dengan “Berdikari” sebagai Penugasan Revolusi Indonesia dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia; (2) Ketetapan MPRs Nomor VI/MPRs/1965 perihal Banting Stir untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan; (3) Ketetapan MPRs Nomor VII/MPRs/1965 perihal Gesuri, TAVIP (Tahun Vivere Pericoloso), The Fifth Freedom is Our Weapon dan The Era of Confrontation sebagai Pedoman-pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia, dan; (4) Ketetapan MPRs Nomor VIII/MPRs/1965 perihal Prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.

Pada periode 1966 hingga 1972, periode sehabis Presiden Sukarno tidak lagi menjabat presiden, terbentuklah susunan pimpinan MPRs sebagai berikut: Dr. Abdul Haris Nasution (ketua); Osa Maliki (wakil); H.M. Subhan Z.E. (wakil); M. Siregar (wakil); dan Mashudi (wakil). Struktur gres MPRs ini mengadakan Sidang Umum keempat MPRs di Istora Senayan Jakarta tanggal 21 Juni – 5 Juli 1966. Sidang umum ini menghasilkan banyak ketetapan, yang totalnya berjumlah dua puluh empat. Dalam Sidang Umum keempat ini juga diadakan Sidang spesial MPRs untuk mendengar Pidato bertanggungjawaban Presiden Sukarno dalam pidatonya yang dikenal sebagai Nawaksara.

MPRs tidak puas dengan pidato pertanggungjawaban tersebut, dan Presiden Sukarno kemudian melengkapinya pada tanggal 10 Januari 1967 dengan suratnya berjudul Pelengkap Nawaksara Namun, tetap saja ini tidak memuaskan MPRs. MPRs alasannya yakni itu mengambil kesimpulan bahwa Presiden tidak memenuhi kewajiban konstitusional.

Di sisi lain, DPR-gr mengusulkan pada MPRs untuk mengadakan kembali Sidang spesial untuk memberhentikan Presiden Sukarno dan mengangkat Letjen Suharto sebagai Pejabat Presiden/Mandataris sesuai Pasal 3 Ketetapan MPRs No. IX/MPRs/1966, serta memerintahkan Badan Kehakiman untuk mengadakan pengamatan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum. Sidang spesial kesudahannya digelar MPR tanggal 7 hingga 12 Maret 1967.

Pada tahun 1971, Indonesia mengadakan Pemilu yang pertama. Dari Pemilu tersebut dihasilkan Susunan pimpinan MPR (tidak pakai kata sementara lagi). Susunan keanggotaan MPR ini didasarkan pada Undang-undang No.16 tahun 1969 perihal Susunan dan Kedudukan MPR. Menurut UU tersebut, jumlah anggota MPR yakni 920 orang, dengan komposisi lima fraksi berikut: (1) Fraksi ABRI 230 orang; (2) Fraksi Karya Pembangunan 392 orang; (2) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 42 orang; (4) Fraksi Persatuan Pembangunan 126 orang; dan (5) Fraksi Utusan Daerah 130 orang.

Pola MPR semenjak tahun 1971 cenderung konsisten selama periode Orde Baru hingga 1998. Posisi MPR, dalam sidang 5 tahunannya melaksanakan hal-hal rutin menyerupai mengangkat Suharto sebagai presiden, mendapatkan pidato pertanggungjawaban Suharto, dan memutuskan GBHN yang draft-nya sudah ditentukan oleh pemerintah. Kondisi ini sedikit berubah pasca transisi politik Indonesia 1998.

Pasca 1998, MPR mengalami perubahan sesuai perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Perubahan ini tampak dari berubahnya fraksi-fraksi yang dihasilkan antar periode Pemilu. Dalam periode 1999 – 2004, jumlah Fraksi yang ada di MPR terdiri atas 9 Fraksi dan 1 NonFraksi. Fraksi-fraksi yang ada adalah: (1) Fraksi Partai Bulan Bintang berkekuatan 14 orang; (2) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkekuatan 305 orang; (3) Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa berkekuatan 5 orang; (4) Fraksi Partai Daulah Ummat berkekuatan 8 orang; (5) Fraksi Partai Golongan Karya berkekuatan 297 orang; (6) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berkekuatan 109 orang; (7) Fraksi PPP berkekkuatan 123 orang; (8) Fraksi Reformasi berkekuatan 46 orang; (9) Fraksi TNI/Polri berkekuatan 96 orang; dan (10) nonFraksi 1 orang yaitu Dr. Drs. Muhammad Ali, SH., Dip. Ed., M.Sc.

Pasca pemilu 2004, tercipta deretan gres Fraksi MPR yang terdiri atas 8 Fraksi dan 1 Kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Fraksi-fraksi tersebut adalah: (1) Fraksi Partai Golongan Karya, di mana PKPB dan PBR juga bergabung ke sini; (2) Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana juga PDS bergabung ke sini; (3) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; (4) Fraksi Partai Demokrat, di mana terdiri atas adonan 5 parpol dengan 20 kursi; (5) Fraksi Partai Amanat Nasional; (6) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; (7) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; (8) Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi, di mana merupakan adonan PBB, PP, PNI-Marhaenisme, PKPI, PPDK, dan PPDI; dan (9) Kelompok Dewan Perwakilan Daerah dengan kekuatan 132 orang.

Pasca Pemilu 2009, tercipta deretan gres Fraksi MPR yang terdiri atas 9 fraksi dan 1 kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Fraksi-fraksi tersebut adalah: (1) Fraksi Demokrat dengan kekuatan 148 orang; (2) Fraksi Golongan Karya dengan kekuatan 106 orang; (3) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan kekuatan 94 orang; (4) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan kekuatan 57 orang; (5) Fraksi Partai Amanat Nasional dengan kekuatan 46 orang; (6) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan kekuatan 38 orang; (7) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan kekuatan 28 orang; (8) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dengan kekuatan 26 orang; (9) Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dengan kekuatan 17 orang; dan (10) Fraksi Kelompok Dewan Perwakilan Daerah dengan kekuatan 132 orang.

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (seterusnya disingkat DPR) yakni suatu struktur legislatif yang punya kewenangan membentuk undang-undang. Dalam membentuk undang-undang tersebut, dewan perwakilan rakyat harus melaksanakan pembahasan serta persetujuan bersama Presiden. Fungsi-fungsi yang menempel pada dewan perwakilan rakyat adalah: (1) fungsi anggaran; (2) fungsi legislasi; dan (3) fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, setiap anggota dewan perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak memberikan usul, dan hak imunitas.

Anggota dewan perwakilan rakyat seluruhnya dipilih lewat pemilihan umum dan setiap calonnya berasal dari partai-partai politik. Secara substansial, struktur dan fungsi DPRD I serta DPRD II yakni sama dengan dewan perwakilan rakyat pusat. Hanya saja, lingkup kewenangan DPRD I yakni di tingkat Provinsi sementara DPRD II di tingkat Kabupaten atau Kota.

DPR merupakan sebuah forum yang menjalankan fungsi perwakilan politik (political representative) lantaran --- berdasarkan Jimly Asshiddiqie –-- fungsi legislatif berpusat di tangan DPR. Anggotanya terdiri atas wakil-wakil partai politik. Anggota dewan perwakilan rakyat melihat segala duduk kasus dari kacamata politik. Melalui forum ini, masyarakat di suatu negara diwakili kepentingan politiknya dalam tata kelola negara sehari-hari. Kualitas fasilitas kepentingan alasannya yakni itu bergantung pada kualitas anggota dewan yang dimiliki.

Dalam sketsa sistem politik David Easton, dewan perwakilan rakyat bekedudukan hampir di setiap lini: (1) Dalam lini input, dewan perwakilan rakyat merespon kepentingan masyarakat melaksanakan prosedur pengaduan harian; (2) Dalam lini konversi dewan perwakilan rakyat bersama pemerintah bernegosiasi bagaimana kepentingan masyarakat diakomodir; dan (3) Dalam lini output dewan perwakilan rakyat mengeluarkan Undang-undang yang merupakan kebijakan negara yang harus dijalankan forum kepresidenan. Lebih lanjut, Almond telah merinci aneka fungsi yang dimaksud sketsa sistem politik Easton. Dalam konteks pemikiran Almond, maka dewan perwakilan rakyat yakni struktur yang menjalankan fungsi-fungsi input (agregasi kepentingan, komunikasi politik) dan fungsi output yaitu legislasi. Dalam kekuasaannya sebagai legislator, dewan perwakilan rakyat berhadapan dengan Presiden dan DPD. Harus ada kerjasama serasi antara ketiga institusi ini, kendati kekuasaan legislatif tetap ada di tangan DPR.

Berdasar Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, dewan perwakilan rakyat dipahami sebagai forum legislasi atau legislator, bukan Presiden atau DPR. Dalam konteks pembuatan undang-undang oleh dewan perwakilan rakyat ini, Undang-Undang Dasar 45 menggariskan hal-hal sebagai berikut:

  • DPR yakni pemegang kekuasaan legislatif, bukan Presiden atau DPD;
  • Presiden yakni forum yang mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah menerima persetujuan besama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat resmi menjadi Undang-undang;
  • Rancangan Undang-undang yang telah resmi sah menjadi Undang-undang wajib diundangkan sebagaimana mestinya;
  • Setiap rancangan undang-undang dibahas supaya diperoleh persetujuan bersama antara dewan perwakilan rakyat dan Presiden dalam persidangan DPR;
  • Jika RUU yakni inisiatif DPR, maka dewan perwakilan rakyat sebagai institusi akan berhadapan dengan Presiden sebagai kesatuan institusi yang sanggup menolak inisiatif dewan perwakilan rakyat itu (seluruhnya atau sebagian). RUU itu dihentikan lagi diajukan dewan perwakilan rakyat dalam tahun sidang yang sama. Di sini, posisi dewan perwakilan rakyat dan Presiden berimbang;
  • Jika RUU inisiatif Presiden, maka dewan perwakilan rakyat juga berhak mendapatkan ataupun menolak (sebagian atau seluruhnya). dewan perwakilan rakyat sanggup melaksanakan voting untuk mendapatkan atau menolak RUU yang diajukan Presiden itu;
  • Jika suatu RUU telah disetujui dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat dan disahkan dalam rapat dewan perwakilan rakyat tersebut, maka secara substantif ataupun materiil RUU tersebut sah sebaga UU. Namun, pengakuan dewan perwakilan rakyat itu belum mengikat secara umum lantaran belum disahkan oleh Presiden serta diundangkan sebagaimana mestinya. Meski Presiden sudah tidak sanggup lagi mengubah materinya atau tidak menyetujuinya, tetapi sebagai UU ia sudah sah; dan
  • Suatu RUU yang disahkan dewan perwakilan rakyat sebagai UU gres bisa berlaku umum mempertimbangkan kondisi berikut : (a) Faktor pengakuan oleh Presiden dengan cara menandatangani naskah Undang-undang itu; (b) Faktor batas waktu tenggang 30 hari semenjak pengambilan keputusan atas rancangan UU tersebut dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat (pengesahan materil oleh DPR, pengakuan formil oleh Presiden).


DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi yakni fungsi membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Fungsi anggaran yakni memutuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden. Fungsi pengawasan yakni mengawasi jalannya pemberlakuan suatu undang-undang oleh dewan perwakilan rakyat berikut acara yang dijalankan Presiden.

Untuk melaksakan fungsi-fungsinya, dewan perwakilan rakyat mempunyai serangkaian hak. Hak-hak tersebut dibedakan menjadi Hak dewan perwakilan rakyat selaku Lembaga dan Hak dewan perwakilan rakyat selaku Perseorangan. Hak dewan perwakilan rakyat selaku Lembaga meliputi: (1) hak interpelasi; (2) hak angket; (3) hak menyatakan pendapat; (4) hak mengajukan pertanyaan; (5) hak memberikan usul dan pendapat; dan (6) hak imunitas.

Hak Interpelasi diatur dalam UU No.22 tahun 2003, yaitu sebagai forum dewan perwakilan rakyat berhak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak Angket yakni hak dewan perwakilan rakyat sebagai lembaga, untuk memeriksa kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak Menyatakan Pendapat yakni hak dewan perwakilan rakyat sebagai lembaga, untuk mengajukan usul menyatakan pendapat mengenai:

  • kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional;
  • tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; dan
  • dugaan bahwa Presiden dan atau Wapres melaksanakan pelanggaran aturan berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wapres.


Selain itu, Hak dewan perwakilan rakyat selaku Perseorangan mencakup (1) Hak Mengajukan RUU; (2) Hak mengajukan pertanyaan; (3) Hak memberikan usul dan pendapat; (4) Hak menentukan dan dipilih; (5) Hak membela diri; (6) Hak imunitas; (7) Hak protokoler; dan, (8) Hak keuangan dan administratif. Keterangannya yakni sebagai berikut:

  1. Hak mengajukan rancangan undang-undang yakni hak setiap anggota dewan perwakilan rakyat untuk mengajukan Rancangan Undang-undang.
  2. Hak mengajukan pertanyaan yakni hak setiap anggota dewan perwakilan rakyat untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden yang disusun baik secara lisan/tulisan, singkat, jelas, dan disampaikan kepada pimpinan DPR.
  3. Hak memberikan usul dan pendapat yakni hak setiap anggota dewan perwakilan rakyat untuk memberikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.
  4. Hak menentukan dan dipilih yakni hak setiap anggota dewan perwakilan rakyat untuk menduduki jabata tertentu pada alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  5. Hak membela diri yakni hak setiap anggota dewan perwakilan rakyat untuk melaksanakan pembelaan diri dan atau memberi keterangan kepada Badan Kehormatan dewan perwakilan rakyat atas tuduhan pelanggaran Kode Etik atas dirinya.
  6. Hak imunitas yakni hak setiap anggota dewan perwakilan rakyat tidak sanggup dituntut di hadapan pengadilan lantaran pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara verbal ataupun tertulis dalam rapat-rapat dewan perwakilan rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dewan perwakilan rakyat dan Kode Etik anggota dewan.
  7. Hak protokoler yakni hak setiap anggota dewan perwakilan rakyat bersama Pimpinan dewan perwakilan rakyat sesuai ketentuan perundang-undangan.
  8. Hak keuangan dan administratif yakni hak setiap anggota dewan perwakilan rakyat untuk beroleh pendapatan, perumahan, kendaraan, dan fasilitas lain yang mendukung pekerjaan selaku wakil rakyat. Sebagai ilustrasi hak ini, berdasarkan Surat Edaran Setjen dewan perwakilan rakyat RI No. KU.00/9414/DPRRI/XII/2010 perihal Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR, penerimaan keuangan anggota dewan perwakilan rakyat terdiri atas dua bagian, yaitu: (1) Gaji Pokok dan Tunjangan, dan (2) Penerimaan Lain-lain. Misalnya, bagi anggota dewan perwakilan rakyat yang hanya merangkap menjadi anggota Komisi, maka jumlah honor pokok dan tunjangan higienis sebulannya yakni Rp. 16.207.200. Penghasilan ini ditambah Penerimaan Lain-lain yang total sebulannya mencapai Rp. 35.360.000. Sehingga take home pay seorang anggota dewan perwakilan rakyat yang hanya merangkap menjadi anggota Komisi yakni Rp. 16.207.200 + Rp. 35.360.000 = Rp. 51.567.200 (telah dipotong pajak). Penghasilan bulanan yang cukup besar ini merupakan bentuk penghargaan rakyat Indonesia kepada para wakil rakyat dikarenakan telah bersusah payah memikirkan dan mengurus segala kepentingan rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke.


Selain punya hak, anggota dewan perwakilan rakyat juga punya kewajiban yang harus ia penuhi selama masa jabatannya (5 tahun). Kewajiban-kewajiban tersebut adalah: (1) Mengamalkan Pancasila; (2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; (3) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; (4) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; (5) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat; (6) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; (7) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; (8) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan tempat pemilihannya; (9) Menaati instruksi etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan (10) Menjaga adab dan norma dalam kekerabatan kerja dengan forum yang terkait.

Di DPR, para anggota dewan tergabung ke dalam fraksi-fraksi. Fraksi yakni pengelompokan anggota dewan berdasarkan konfigurasi partai politik hasil Pemilihan Umum. Fraksi ini bersifat sanggup berdiri diatas kaki sendiri serta terbentuk dalam rangka optimalisasi dan pengefektivitasan pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPR. Fraksi mempunyai anggota sekurang-kurangnya 13 orang. Fraksi sanggup juga dibuat oleh adonan anggota dari dua atau lebih partai politik hasil Pemilihan Umum yang kurang dari 13 orang atau sanggup bergabung dengan Fraksi lain. Setiap anggota dewan harus menjadi anggota salah satu Fraksi. Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh anggota Fraksinya masing-masing.

Tugas utama fraksi yakni mengkoordinasi kegiatan anggota dalam melaksanakan kiprah dan wewenang mereka selaku anggota dewan. Fraksi juga bertugas meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas, dan efisiensi kerja para anggota dalam melaksanakan tugas, dan kiprah ini tercermin dalam setiap kegiatan DPR. dewan perwakilan rakyat juga menyediakan sarana dan anggaran guna kelancaran pelaksanaan kiprah Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

Untuk melaksanakan kiprah dan wewenangnya, dewan perwakilan rakyat membentuk Alat Kelengkapan dewan perwakilan rakyat yang terdiri atas: (1) Pimpinan DPR; (2) Badan Musyawarah; (3) Komisi; (4) Badan Legislasi; (5) Panitia Anggaran; (6) Badan Urusan Rumah Tangga; (7) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; (8) Badan Kehormatan; dan (9) Panitia Khusus.

Pimpinan DPR. Pimpinan dewan perwakilan rakyat merupakan kesatuan pimpinan yang sifatnya kolektif. Pimpinan dewan perwakilan rakyat terdiri atas satu Ketua dan tiga Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota dewan dalam Rapat Paripurna. Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh setiap fraksi kepada Pimpinan Sementara secara tertulis berupa satu paket calon Pimpinan yang terdiri atas satu orang calon Ketua dan tiga orang calon Wakil Ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai calon Pimpinan dewan perwakilan rakyat dalam Rapat Paripurna.

Setelah terpilih, maka Pimpinan dewan perwakilan rakyat bertugas antara lain: (1) Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; (2) Menyusun planning kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua; (3) Menjadi juru bicara DPR; (4) Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR; (4) Melaksanakan konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR; (5) Mewakili dewan perwakilan rakyat dan/atau alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat di pengadilan; (6) Melaksanakan keputusan dewan perwakilan rakyat berkenaan dengan penetapan hukuman atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta memutuskan arah, kebijakan umum dan taktik pengelolaan anggaran DPR; dan (6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPR.

Badan Musyawarah. Badan Musyawarah (selanjutnya disingkat Bamus) merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Keanggotaan Bamus ditetapkan dewan perwakilan rakyat lewat Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Jumlah Anggota Bamus sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari jumlah Anggota yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Tugas Bamus antara lain:

  1. menetapkan jadwal dewan perwakilan rakyat untuk 1 Tahun Sidang, 1 Masa Persidangan, atau sebagian dari suatu Masa Sidang, dan asumsi waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;
  2. meminta dan/atau menawarkan kesempatan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat yang lain untuk menawarkan keterangan/penjelasan mengenai hal
  3. yang menyangkut pelaksanaan kiprah tiap-tiap alat kelengkapan; dan
  4. menentukan penanganan suatu Rancangan undang-Undang atau pelaksanaaan kiprah dewan perwakilan rakyat lainnya oleh alat kelengkapan DPR.


Komisi. Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan dewan perwakilan rakyat dalam Rapat paripurna berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Penetapan ini dilakukan pada permulaan masa keanggotaan dewan perwakilan rakyat dan pada permulaan Tahun Sidang.

Setiap Anggota – kecuali Pimpinan MPR dan dewan perwakilan rakyat – harus menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan dewan perwakilan rakyat yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik forum kementerian negara maupun forum non-kementerian, dan sekretariat forum negara, dengan mempertimbangkan keefektifan kiprah DPR.

Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang yakni mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Tugas Komisi di bidang anggaran adalah: (1) mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan (2) mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain: (1) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya; (2) membahas dan menindaklanjuti hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; (3) melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan (4) membahas dan menindklanjuti usulan DPD.

Komisi dalam melaksanakan tugasnya sanggup melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1) mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang sanggup diwakili oleh Menteri; dan (2) mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses.


Badan Legislasi. Susunan keanggotaan Badan Legislasi (selanjutnya disebut Baleg) ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat dalam Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan dewan perwakilan rakyat dan pada permulaan Tahun Sidang.

Tugas Baleg antara lain: (1) merencanakan dan menyusun jadwal Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap Tahun Anggaran; (2) menyiapkan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif dewan perwakilan rakyat berdasarkan jadwal prioritas yang telah ditetapkan; (3) melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan, dan (4) menciptakan inventarisasi duduk kasus aturan dan perundang-undangan pada selesai masa keanggotaan dewan perwakilan rakyat untuk sanggup dipergunakan sebagai materi oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya sanggup mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Pemerintah, DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui Pimpinan DPR.

Panitia Anggaran. Susunan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat dalam Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan dewan perwakilan rakyat dan pada permulaan Tahun Sidang. Anggota Panitia Anggaran terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan dari Fraksi.

Panitia Anggaran bertugas melaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Anggaran dalam melaksanakan tugasnya sanggup melaksanakan hal-hal berikut: (1) mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang sanggup diwakili oleh Menteri; (2) mengadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas seruan Panitia Anggaran maupun atas seruan pihak lain; dan (3) mengadakan konsultasi dengan DPD.

Badan Urusan Rumah Tangga. Susunan keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (selanjutnya disebut BURT) ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat dalam Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan dewan perwakilan rakyat dan pada permulaan Tahun Sidang.

Tugas BURT yakni antara lain: (1) membantu Pimpinan dewan perwakilan rakyat dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal; (2) membantu Pimpinan dewan perwakilan rakyat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kiprah dan kewajiban yang dilakukan oleh sekretariat Jenderal; dan (3) membantu Pimpinan dewan perwakilan rakyat dalam merencanakan dan menyusun Anggaran dewan perwakilan rakyat dan Anggaran Sekretariat Jenderal.

BURT sanggup meminta klarifikasi dan data yang diharapkan kepada sekretariat jenderal. BURT menawarkan laporan tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun sidang kepada Pimpinan DPR. Dalam melaksanakan tugasnya BURT bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.

Badan Kerja Sama antar Parlemen. Susunan keanggotaan Badan Kerja Sama antar Parlemen (selanjutnya disebut BKSAP) ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan dewan perwakilan rakyat dan pada permulaan Tahun Sidang ketiga. Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

Tugas BKSAP antara lain: (1) membina, mengembangkan, dan meningkatkan kekerabatan persahabatan dan kolaborasi antara dewan perwakilan rakyat dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen; (2) mempersiapkan segala sesuatu yang bekerjasama dengan kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR; (3) mengadakan penilaian dan menyebarkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kiprah BKSAP, terutama hasil kunjungan delegasi dewan perwakilan rakyat ke luar negeri; dan (4) menawarkan saran atau usul kepada Pimpinan dewan perwakilan rakyat perihal duduk kasus kerjasama antar parlemen.

BKSAP dalam melaksanakan tugasnya sanggup mengadakan konsultasi dengan pihak yang dipandang perlu mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Selain itu, BKSAP juga sanggup mengadakan kekerabatan dengan parlemen negara lain dan organisasi internasional atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPR.

Badan Kehormatan. Susunan keanggotaan Badan Kehormatan (selanjutnya disebut BK) ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat dalam Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan dewan perwakilan rakyat dan pada permulaan Tahun Sidang ketiga. Anggota BK berjumlah 13 (tiga belas) orang. Tugas BK antara lain:

  1. Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi dan memberikan keputusan tersebut kepada Pimpinan DPR.
  2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena: tidak sanggup melaksanakan kiprah secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota; tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang perihal Pemilihan Umum; melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota; atau melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
  3. BK mempunyai wewenang untuk memanggil anggota dewan yang bersangkutan untuk menawarkan pernjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.


Selain itu, BK juga sanggup memanggil pelapor, saksi, atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. Setelah Badan Kehormatan melaksanakan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta sanksi-sanksi, Badan Kehormatan sanggup memutuskan hukuman berupa:

  1. Teguran tertulis yang disampaikan oleh Pimpinan dewan perwakilan rakyat kepada Anggota yang bersangkutan;
  2. Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan dewan perwakilan rakyat atau Pimpinan Alat Kelengkapan dewan perwakilan rakyat yang disampaikan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat untuk dibacakan dalam rapat Paripurna;
  3. Pemberhentian sebagai Anggota oleh Pimpinan dewan perwakilan rakyat disampaikan oleh Pimpinan dewan perwakilan rakyat kepada anggota yang bersangkutan; dan
  4. Badan Kehormatan sanggup memutuskan keputusan rehabilitasi, apabila Anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Kode Etik yang diumumkan dalam rapat Paripurna dan dibagikan kepada seluruh Anggota.


Panitia Khusus. Apabila memandang perlu, dewan perwakilan rakyat sanggup membentuk Panitia Khusus (selanjutnya disebut Pansus) yang bersifat sementara. Komposisi keaggotaan Pansus ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi. Jumlah Anggota Pansus ditetapkan oleh Rapat Paripurna sekurang-kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Pansus bertugas melaksanakan kiprah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna. Pansus bertanggung jawab kepada DPR. Pansus otomatis dibubarkan oleh dewan perwakilan rakyat sehabis jangka waktu penugasannya berakhir atau lantaran tugasnya dinyatakan selesasi. Rapat Paripurna memutuskan tindak lanjut hasil kerja Pansus.

Panitia Kerja. Panitia yang dibuat oleh Alat Kelengkapan dewan perwakilan rakyat disebut Panitia Kerja (selanjutnya disebut Panja) atau tim yang berjumlah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan, kecuali Tim yang dibuat oleh Pimpinan dewan perwakilan rakyat diadaptasi dengan kebutuhan.

Panja atau Tim bertugas melaksanakan kiprah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Alat Kelengkapan dewan perwakilan rakyat yang membentuknya. Panja atau Tim dibubarkan oleh Alat Kelengkapan dewan perwakilan rakyat yang membentuknya sehabis jangka waktu penugasannya berakhir atau lantaran tugasnya dinyatakan selesai. Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja atau Tim ditetapkan oleh alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat yang membentuknya.

Proses Pembuatan Undang-undang

dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU) dibahas oleh dewan perwakilan rakyat dan Presiden untuk menerima persetujuan bersama. RUU sanggup berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

DPD sanggup mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, kekerabatan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apabila ada dua RUU yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu Masa Sidang yang dibicarakan yakni RUU dari DPR, sedangkan RUU yang disampaikan oleh presiden dipakai sebagai materi untuk dipersandingkan.

RUU yang sudah disetujui bersama antara dewan perwakilan rakyat dengan Presiden, paling lambat 7 hari kerja disampaikan oleh Pimpinan dewan perwakilan rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila sehabis 15 hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan dewan perwakilan rakyat mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

RUU dari Presiden. RUU beserta penjelasan, keterangan, atau naskah akademis yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan dewan perwakilan rakyat dengan Surat Pengantar Presiden yang juga menyebutkan Menteri yang mewakili Presiden dalam melaksanakan pembahasan RUU tersebut.

Dalam Rapat Paripurna berikutnya – sehabis RUU diterima oleh Pimpinan dewan perwakilan rakyat – Pimpinan dewan perwakilan rakyat memberitahu anggota dewan soal masuknya RUU dari presiden. Pimpinan dewan perwakilan rakyat kemudian membagikan RUU tersebut kepada seluruh anggota dewan. Namun, jikalau RUU tersebut berkait dengan dengan bidang yang diawasi DPD, maka RUU disampaikan kepada Pimpinan DPD.Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di dewan perwakilan rakyat bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden.

RUU dari DPD. RUU beserta penjelasan, keterangan, dan naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR. Setelah RUU dari DPD diterima, Pimpinan dewan perwakilan rakyat memberitahukan kepada anggota dewan dalam Rapat Paripurna berikutnya. RUU juga dibagikan kepada seluruh Anggota. Pimpinan dewan perwakilan rakyat kemudian memberikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU telah dilakukan kepada anggota dewan dalam Rapat Paripurna.

Bamus selanjutnya menunjuk Komisi atau Baleg untuk membahas RUU tersebut, serta mengagendakan pembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Komisi atau Baleg mengundang anggota Alat Kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU. Hasil pembahasan RUU tersebut harus dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

Selanjutnya, RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan Pimpinan dewan perwakilan rakyat kepada Presiden, yaitu supaya Presiden menunjuk menteri yang mewakili Presiden guna membahas RUU tersebut bersama dewan perwakilan rakyat dan juga kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas.

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari semenjak diterimanya surat penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR.

DPRD Propinsi

Pada prinsipnya, posisi DPRD Provinsi sama dengan DPR, tetapi diarahkan ke pembuatan perundang-undangan di tingkat Provinsi. Eksekutif kawan kerjanya yakni Gubernur. Fungsi DPRD Provinsi yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sementara itu, kiprah dan wewenang DPRD Provinsi yakni sebagai berikut:

  1. membentuk peraturan tempat yang dibahas dengan gubernur untuk menerima persetujuan bersama;
  2. menetapkan APBD bersama dengan gubernur;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tempat dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, kebijakan pemerintah tempat dalam melaksanakan jadwal pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
  4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
  5. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah tempat provinsi terhadap planning perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
  6. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam pelaksanaan kiprah desentralisasi.


Dalam melaksanakan kiprah dan wewenangnya, DPRD Provinsi mempunyai hak yang sama dengan DPR, baik selaku forum maupun perseorangan anggota. Hak selaku forum tersebut yakni Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Sementara itu, selaku perseorangan, setiap anggota DPRD Provinsi mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan tempat (perda), hak mengajukan pertanyaan, hak memberikan usul dan pendapat, hak menentukan dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan/administratif.

Selain hak, kewajiban anggota DPRD Provinsi yakni sama dengan kewajiban anggota DPR. Hanya saja, lingkup penerapannya ada di Provinsi. Keputusan peresmian jabatan seorang anggota DPRD Provinsi diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

DPRD Kabupaten atau Kota

Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten atau Kota dilakukan melalui Keputusan Gubernur. Jumlah anggota DPRD Kabupaten atau Kota sekurang-kurangnya yakni 20 dan sebanyak-banyaknya 45 orang. Setiap anggota DPRD Kabupaten atau Kota harus berdomisili di Kabupaten atau Kota tersebut. Untuk hak, kewajiban, dan kewenangan lainnya yakni menyerupai dengan DPRD Provinsi. Hanya saja, diterapkan di lingkup Kabupaten atau Kota dengan kawan kerjanya yaitu Bupati atau Walikota.

Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD) yakni struktur legislatif yang relatif gres dalam sistem politik Indonesia. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, dan jumlah anggota DPD di setiap provinsi yakni sama. Namun, Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa jumlah total anggota DPD ini dihentikan melebihi 1/3 (sepertiga) jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya satu kali dalam setahun.

Fungsi DPD yakni mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, kekerabatan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain mengajukan rancangan undang-undang dalam konteks yang telah disebut, DPD juga ikut serta dalam membahas rancangan undang-undang yang mereka usikan ke DPR. Juga, DPD sanggup menawarkan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Sehubungan dengan fungsi di atas – mengusulkan, ikut membahas, dan menawarkan pertimbangan – DPD juga punya hak untuk mengawasi pelaksanaan setiap undang-undang berkait duduk kasus di atas. Namun, sebagai hasil pengawasan, DPD tidak sanggup bertindak eksklusif oleh alasannya yakni mereka harus memberikan terlebih dahulu kepada dewan perwakilan rakyat sebagai materi pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dalam konteks pembuatan undang-undang, DPD amat bergantung kepada DPR.

Anggota DPD dipilih melalui pemilu di setiap provinsi. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama (misalnya 4 orang) dan total seluruh anggota DPD dihentikan melebihi dari 1/3 (sepertiga) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

DPD bersidang sedikitnya satu kali dalam satu tahun. DPD sanggup mengajukan RUU kepada DPR. RUU tersebut harus berlingkup pada konteks otonomi daerah, kekerabatan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya daerah, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

DPD juga ikut serta dengan dewan perwakilan rakyat membahas RUU yang sudah disebut di atas. Selain itu, DPD juga sanggup memberi pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat seputar RUU perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta RUU yang berkaitan dengan duduk kasus pajak, pendidikan, dan agama. DPD sanggup melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sehubungan dengan hal telah disebut. Hasil dari pengawasan tersebut disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat sebagai materi untuk ditindaklanjuti.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa awalnya DPD dimaksudkan sebagai kamar kedua (second chamber, bicameral) Indonesia. Namun, ketentuan kamar kedua harus memenuhi persyaratan bikameralisme: Kedua kamar sama-sama punya otoritas menjalankan fungsi legislatif. DPD sama sekali tidak punya kekuasaan legislatif. Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 menyiratkan tidak ada satupun kekuasaan DPD untuk menciptakan UU, meskipun bekerjasama dengan duduk kasus daerah.

Selain itu, persyaratan menjadi anggota DPD terkesan lebih berat ketimbang menjadi anggota DPR. Misalnya, total seluruh anggota DPD dihentikan lebih dari 1/3 anggota DPR. Selain itu, jumlah mereka haruslah sama di tiap provinsi tanpa memandang besar kecilnya jumlah penduduk di provinsi tersebut. Bandingkan dengan anggota dewan perwakilan rakyat yang kursinya diproporsikan berdasarkan jumlah penduduk. Makin besar jumlah penduduk, makin besar pula dingklik perwakilannya. Sehubungan beratnya syarat anggota DPD ini, pola sanggup diambil di Jawa Timur dalam Pemilu 2009. Total anggota DPD dari provinsi tersebut yakni 4 orang. Satu dingklik DPD alasannya yakni itu membutuhkan bunyi 5.500.000 pemilih. Sementara untuk anggota DPR, cuma membutuhkan angka 550.000: Bandingkan antara angka 5.500.000 dengan 550.000.

Maswardi Rauf menyatakan, posisi DPD yakni sekadar partner DPR. DPD yang dipilih eksklusif oleh rakyat menyerupai DPR, ternyata tidak mempunyai kewenangan yang sama menyerupai dewan perwakilan rakyat dalam menciptakan legislasi. Rauf melanjutkan, ketentuan konstitusi ini jawaban munculnya beberapa pandangan. Pertama, anggota dewan perwakilan rakyat bersama-sama telah mencerminkan kepentingan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kedua, kecilnya kiprah DPD jawaban muncul kekhawatiran terjadinya konflik antara dewan perwakilan rakyat dengan DPD dalam proses pembuatan UU yang sulit dicari jalan keluarnya.
-------------------------
Referensi
  1. Jimly Asshiddiqie, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi, Bahan Seminar Membangun Masyarakat Sadar Konstitusi, 8 Juli 2008, (Jakarta: DPP Partai Golkar, 2008), h. 4-5.
  2. www.transparansi.or.id. Istilah-istilah Representatives Bodies, Governing Bodies, Support Bodies, Election Body, Monetary Body, Auditing Body, dan Independent Body yang kemudian dipakai diinspirasikan dari sumber ini.
  3. Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia sehabis Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, (Denpasar: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 14-18 Juli 2003) h.17.
  4. Undang-undang Dasar 1945, amandemen 4, Pasal 2 dan 3.
  5. ibid., h. 15-7.
  6. Maswardi Rauf, Perkembangan UU Bidang Politik Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, (Pembanding Tulisan makalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.SH berjudul Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar, Bali, pada tanggal l4-18 Juli 2003.) h.5.
  7. ibid.
  8. www.mpr.go.id
  9. ibid. Mengenai komposisi MPR selanjutnya mengacu pada sumber ini, jikalau tidak diseling footnote lain.
  10. www.mpr.go.id
  11. Undang-undang Dasar 1945 ..., op.cit., khususnya Pasal 19, 20, dan 20A.
  12. Jimly Asshidiqie, Struktur …, op.cit., h.20.
  13. Moh. Samsul Arifin, Memaknai Pengajuan Hak Interpelasi, download di www.sinarharapan.co.id/berita/0411/22/nas06.html tanggal 18 Desember 2008.
  14. www.dpr.go.id Pembahasan selanjutnya mengenai dewan perwakilan rakyat ini memakai sumber dari situs ini.
  15. ibid.
  16. Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 perihal Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 28.
  17. www.dpr.go.id. Tata Tertib
  18. Informasi dikutip dari www.tempo.co/read/news/2011/05/12/078334148/Ini-Gaji-dan-Fasilitas-Anggota-DPR . Kutipan dilakukan tanggal 29 Desember 2011.
  19. Undang-undang No. 22 tahun 2003, op.cit. Pasal 29.
  20. Keterangan ini dan selanjutnya mengenai dewan perwakilan rakyat diambil dari www.dpr.go.id. Jika tidak diseling oleh footnote lain.
  21. ibid., Pasal 22C dan 22D.
  22. Jimly Asshiddiqie, Struktur …, op.cit. h.18.
  23. Maswardi Rauf, Perkembangan ... op.cit. 

Lihat juga:

Badan Legislatif di Indonesia
Badan Eksekutif di Indonesia
Badan Yudikatif di Indonesia


tags:
pengertian dewan legislatif indonesia pola legislatif indonesia unikameral bikameral trikameral maswardi rauf kiprah majelis permusyawaratan rakyat fungsi dpd dpr konstitusi

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Badan Legislatif Di Indonesia"

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)